Tenrycolle.com
What better to do than, share your English knowledge with other people
Tata urutan peraturan perundangundangan yang ada di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Jika melihat tata urutan peraturan perundang-undangan dalam bentuk piramida di atas, UUD NRI Tahun 1945 berada di kotak piramida paling atas. Oleh karena itu, pembentukan semua aturan hukum yang ada di Indonesia harus didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945.
1. UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan undang-undang yang disusun oleh para pendiri bangsa melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tahun 1945.
Setelah reformasi, isi dari UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan beberapa kali melalui amendemen di MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Namun, esensi dari isi UUD tersebut tidak diubah sebagai turunan dari nilai-nilai yang ada di Pancasila. Itu artinya, UUD NRI Tahun 1945 merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi rujukan utama dalam penyusunan perundang-undangan.
Ketika melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa kesepakatan mendasar yang dipertahankan, antara lain pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat diubah; bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia; menegaskan sistem pemerintahan presidensial; penjelasan hal-hal normatif (hukum) yang akan dimasukkan ke dalam pasalpasal; serta melakukan perubahan dengan cara adendum yang artinya melakukan penambahan pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya.
Adapun bab-bab yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 antara lain Bentuk dan Kedaulatan; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Kekuasaan Pemerintahan Negara; Kementerian Negara; Pemerintah Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Pemilihan Umum; Hal Keuangan; Badan Pemeriksa Keuangan; serta Kekuasaan Kehakiman.
Terdapat juga bab-bab dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur Wilayah Negara; Warga Negara dan Penduduk; Hak Asasi Manusia; Agama; Pertahanan dan Keamanan Negara; Pendidikan dan Kebudayaan; Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial; Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara; Lagu Kebangsaan; serta Perubahan Undang-Undang Dasar.
2. Ketetapan MPR (TAP MPR)
Selain UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR juga memiliki kedudukan mendasar dalam sistem hukum di Indonesia. MPR merupakan perwakilan rakyat. Aturan yang dikeluarkan oleh MPR yang disebut dengan Ketetapan MPR (TAP MPR) merupakan aturan hukum kedua setelah UUD NRI Tahun 1945.
Ketetapan MPR yang masih berlaku adalah ketetapan MPR yang dibuat oleh MPR maupun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Hal itu ditegaskan dalam UU No. 15/2019 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di antara TAP MPR yang sampai saat ini berlaku antara lain ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
